MEDAN, SSOL.ID– Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Budiman Gultom, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim diketuai Cipto Hosari Parsaoran Nababan dalam kasus korupsi dana pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penataan lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebesar Rp4,3 miliar.
“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Gultom oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun,” ucap Cipto dalam sidang putusan yang digelar di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan, Jumat (13/11/2026) sore.
Hakim juga mengenakan denda kepada Budiman sebesar Rp200 juta. Jika denda tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), kekayaan atau pendapatan Budiman dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi denda tersebut.
“Jika terdakwa tak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda (subsider) selama 80 hari,” lanjutnya.
Hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara kepada Budiman. Sebab, menurut hakim, Budiman tidak ada menikmati uang yang menjadi kerugian keuangan negara.
Sementara itu, William Leo alias Wawa selaku Direktur PT Global Menara Berdikari yang menjadi terdakwa lainnya dalam kasus ini dihukum lebih berat, yakni lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta UP kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp1,8 miliar. Dari total UP tersebut, William sudah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta.
“Dengan ketentuan, jika UP tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP, diganti pidana penjara (subsider) selama dua tahun,” ujar Cipto.
Perbuatan kedua terdakwa tersebut dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, Pasal 20 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
“Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara. Khusus Budiman tidak mengakui perbuatannya,” kata Cipto dalam membacakan pertimbangan putusan.
Sedangkan keadaan yang meringankan, menurut hakim, para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Khusus Budiman tidak menikmati hasil kejahatan.
Atas vonis majelis hakim tersebut, para terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Taput sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima atau menolak putusan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.
JPU sebelumnya menuntut para terdakwa masing-masing delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider 120 hari penjara. Selain itu, William dituntut oleh jaksa membayar UP seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar dan telah dibayarkannya sekitar Rp376,8 juta subsider empat tahun penjara.
Penulis : Yuli
