Hakim Tunda Vonis Terdakwa Korupsi Dana BOS MAS di Sunggal

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda sidang vonis terhadap tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal dalam kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Ketiga guru yang juga merangkap jabatan lain di antaranya Handriyatul Akhbar selaku Bendahara BOS, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing sebagai operator di MAS Farhan Syarif Hidayah.

Berdasarkan jadwal persidangan, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat seyogianya membacakan vonis hari ini, Jumat (13/11/2026). Namun, vonis urung dibacakan karena salinan putusan belum selesai, sehingga sidang vonis dijadwalkan kembali pada Senin (16/11/2026) nanti.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Langsung Usulan Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah Ke Mendikdasmen RI

Hal ini disampaikan tim advokat ketiga terdakwa tersebut, Bambang Santoso, saat dikonfirmasi.

“Tunda ke hari Senin. Saya rasa karena belum siap putusannya (makanya ditunda sidang putusnnya),” kata Bambang.

Dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp268,2 juta ini, para terdakwa dituntut bervariasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli sebelumnya.

Rino dan Bambang masing-masing dituntut dua tahun enam bulan (2,5 tahun) penjara. Sementara Handriyatul dituntut tiga tahun penjara. Selain itu, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara jika denda tersebut tidak mampu dibayar.

Baca Juga :  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Bangunan RS Type C Jalan Kartini

Jaksa menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepling Bersorak Gembira! UP Cair Senin, Penghasilan Naik Rp200 Ribu Mulai 2027
Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Rico Waas: Keselamatan Warga Prioritas Utama
Kalapas Medan Terima Kunjungan Wamen PANRB
Tiorita Br. Surbakt terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Langkat
Majelis Taklim dan Zikir Al Haruss Sumut Salurkan Bantuan Untuk Tiga Meski di Karo
Heboh Di Depan Walikota! Kepling Ngamuk Usai Kepalanya Kenak HT Satpol PP
Lapas Kelas I Medan Resmikan Lagusta Farm dan Perkuat Integritas Pegawai
Kemenag Sumut Gelar Doa Lintas Agama, Perkuat Kerukunan dan Persatuan Bangsa
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:43 WIB

Kepling Bersorak Gembira! UP Cair Senin, Penghasilan Naik Rp200 Ribu Mulai 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 18:41 WIB

Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Rico Waas: Keselamatan Warga Prioritas Utama

Sabtu, 14 November 2026 - 18:39 WIB

Kalapas Medan Terima Kunjungan Wamen PANRB

Sabtu, 14 November 2026 - 18:38 WIB

Tiorita Br. Surbakt terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Langkat

Sabtu, 14 November 2026 - 18:08 WIB

Majelis Taklim dan Zikir Al Haruss Sumut Salurkan Bantuan Untuk Tiga Meski di Karo

Berita Terbaru

Berita

Kalapas Medan Terima Kunjungan Wamen PANRB

Sabtu, 14 Nov 2026 - 18:39 WIB