JAKARTA, SSOL.ID – Panggung politik nasional berguncang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 11.15 WIB. Mengenakan jas hitam dan dasi merah, membawa map putih, Gibran langsung dikerumuni puluhan wartawan. Ia masuk ke Gedung Nusantara III untuk bertemu pimpinan MPR.
Pertemuan berlangsung tertutup sekitar 20 menit. Usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua pimpinan MPR. Maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Muzani.
Muzani juga menyebut surat yang sama sudah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Muzani.
Gibran juga meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah selanjutnya.
SERAHKAN KE PRABOWO SEHARI SEBELUMNYA
Pengunduran diri ini ternyata sudah dimulai sehari sebelumnya. Rabu (11/11/2026) sore, Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. “Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie singkat.
Sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran sudah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan selama 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
“Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo disebut menyarankan Gibran tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1.
AWAL MASALAH: PUTUSAN MK DAN MA SOAL IJAZAH
Polemik ini bermula dari dua putusan lembaga peradilan:
1. Putusan MK, 6 Oktober 2026
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Namun MK menegaskan temuan itu tidak bisa dipakai untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres. 39a2
2. Putusan MA, 30 Oktober 2026
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah, batal demi hukum, dan memerintahkan dokumen itu dicabut dan dimusnahkan. 39a2
Dokumen itulah yang dipakai Gibran sebagai syarat pendidikan setingkat SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
DPR SUDAH SIAPKAN PEMAKZULAN, 120 ANGGOTA TANDA TANGAN
Tekanan politik di Senayan memuncak Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Rinciannya: PKS 28 anggota, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 anggota. a4cf
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan itu sudah diterima pimpinan DPR dan akan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat mundur, DPR membatalkan rapat paripurna tersebut.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” bunyi keterangan Setjen DPR.
APA SELANJUTNYA? MPR PUNYA 60 HARI
Mundurnya Gibran tidak otomatis membuat kursi Wapres kosong begitu saja. Harus ada proses konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses itu harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. 6637
Muzani menegaskan hal yang sama: “Kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wapres pengganti Mas Gibran.”
REAKSI JOKOWI: JABATAN HANYA SEMENTARA
Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran, menanggapi pengunduran diri putranya. Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran, jabatan itu sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Jokowi, Kamis (12/11/2026). 3a08
Jokowi menyebut dinamika politik dalam jabatan pemerintahan merupakan hal yang biasa. Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan mundurnya Gibran.
BELUM ADA ALASAN RESMI DARI GIBRAN
Hingga berita ini diturunkan, Gibran belum memberikan keterangan pers soal alasan pengunduran dirinya. Ia disebut akan kembali ke Kantor Wapres seusai menemui pimpinan MPR.
Publik kini menantikan langkah MPR dan Presiden Prabowo soal siapa yang akan diajukan sebagai calon Wakil Presiden pengganti. (*)
Penulis : Tim Redaksi SSOL.ID
Sumber Berita: MPR RI, DPR RI
