MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Kordinator nasional KAMAK ( Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) Azmi Adli menyoroti besarnya anggaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan program pajak daerah,yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
” Angka 28 Milyar hanya untuk hadiah gebyar pajak itu angka yang fantastis,kami mengannggap itu cukup besar,apalagi anggaran ini hanya untuk kegiatan gebyar pajak ditengah kondisi efisiensi anggaran khususnya pasca bencana yang menimpa kab/kota di sumut tempo hari, ” tegas Azmi, Rabu ( 15/4).
Kamak menganggap kinerja BAPENDA Sumut perlu dipertanyakan selama ini,
” Kami meminta APH turun tangan memeriksa oknum BAPENDA Sumut dalam mengelola PAD dari sektor pajak selama ini,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, resmi menjadwalkan pengundian Tahap I Gebyar Pajak Sumut 2026 pada Rabu, 15 April mendatang. Program ini menyiapkan hadiah utama berupa mobil dan paket umroh bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang taat.
Selain fokus pada undian, Bapenda Sumut tengah memperkuat sinergi layanan bersama Bank Sumut dan Jasa Raharja untuk transparansi PAD. Sutan juga mengingatkan masyarakat bahwa program pemutihan denda pajak sesuai Pergub No. 25 Tahun 2025 akan segera berakhir pada 30 April 2026. Wajib pajak diimbau segera melunasi kewajibannya di kantor Samsat terdekat mengingat aplikasi SIGNAL masih dalam masa pemeliharaan.
Selain itu, Pihak Bapenda juga terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di seluruh kabupaten/kota guna menjamin kualitas pelayanan yang prima. Evaluasi rutin dilakukan setiap pekan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, terutama terkait integrasi data sistem pembayaran terbaru yang tengah dikembangkan bersama mitra perbankan daerah.
Di sisi lain, perluasan jangkauan Samsat Keliling terus dioptimalkan di titik-titik keramaian seperti pusat perbelanjaan dan pasar tradisional guna menjemput bola. Petugas di lapangan dibekali instruksi khusus untuk memberikan edukasi langsung mengenai manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara yang kini tengah menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Menutup keterangannya, Sutan mengimbau warga agar tidak menunggu hingga detik-detik terakhir penutupan program pemutihan untuk menghindari antrean panjang yang berpotensi terjadi di akhir bulan April. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sumut.
Penulis : Yuli
