PTPN1 Regional 1 Luruskan Status Lahan Eks Gudang di Limau Manis

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DELI SERDANG , SSOL.ID – PTPN1 Regional 1 meluruskan kabar yang menyebutkan adanya penjualan aset perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dijadikan fasilitas umum, seperti lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah, perkantoran, serta pusat kesehatan masyarakat.

Klarifikasi itu disampaikan SEVP Aset atau Asset Management Head PTPN1 Regional 1, Ganda Wiatmaja, saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).

Ganda menjelaskan, pemanfaatan lahan tersebut bukan melalui mekanisme jual beli aset perusahaan, melainkan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Bang, itu melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” jelas Ganda Wiatmaja, Medan, Rabu (18/11/2026).

Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan penjualan aset PTPN1 Regional 1 kepada Pemkab Deli Serdang.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa lahan bekas gudang eks PTPN2, yang kini berada di bawah pengelolaan PTPN1 Regional 1, berlokasi di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah berpindah penguasaan melalui mekanisme ganti rugi oleh Pemkab Deli Serdang.

Saat ini, kawasan bekas gudang tersebut telah dimanfaatkan Pemkab Deli Serdang sebagai lokasi jajanan UMKM.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, meninjau proses pemugaran lahan eks gudang PTPN di kawasan Simpang Kayu Besar, Limau Manis, pada Sabtu (14/11/2026). Lahan tersebut disiapkan menjadi ruang terbuka publik sekaligus tempat berkumpul dan berusaha bagi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan.

Baca Juga :  PWI Gelar Workshop Penguatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah

“Sudah jauh berubah dari fasad awal. Kita juga ingin UMKM memiliki tempat berusaha yang lebih layak dan tertata,” ujar Asri Ludin Tambunan, Tanjung Morawa, Sabtu (14/11/2026).

Penataan itu diharapkan memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi pedagang, sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Hingga saat berita ini ditulis, proses pemugaran masih berlangsung.

Perbedaan ini penting dipahami, karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Dalam skema ini, yang terjadi adalah pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dilepaskan dengan pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah. Prosesnya melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Sementara itu, jual beli aset perusahaan adalah transaksi keperdataan biasa. Dalam jual beli, terjadi peralihan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli karena adanya kesepakatan harga. Untuk aset badan usaha milik negara, jual beli aset harus melalui mekanisme pengelolaan aset yang ketat, termasuk penilaian, persetujuan organ perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara atau aset BUMN.

Baca Juga :  Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polresta Deli Serdang Beri Surprise HUT ke-81 TNI

Karena itu, pernyataan Ganda Wiatmaja tidak sekadar soal istilah. Pernyataan itu menegaskan bahwa yang terjadi di Limau Manis bukan transaksi jual beli aset PTPN1 Regional 1, melainkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian.

Hingga berita ini ditayangkan, PTPN1 Regional 1 belum menyampaikan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi publik, seperti penetapan lokasi pengadaan tanah, luas lahan yang dilepaskan, nilai ganti kerugian, serta tanggal dan nomor dokumen pengadaan tanah tersebut.

Pemkab Deli Serdang juga belum memberikan keterangan resmi yang dapat diverifikasi tentang dasar hukum pemanfaatan lahan eks gudang tersebut, termasuk apakah lahan itu sudah berstatus barang milik daerah atau masih dalam proses pengadaan tanah.

Dokumen-dokumen tersebut penting dibuka agar tidak muncul tafsir yang berbeda di tengah masyarakat. Keterbukaan itu juga penting untuk membedakan secara jelas antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan transaksi jual beli aset perusahaan.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejari Sergai Musnahkan 217 Gram Sabu, Hampir 6 Kg Ganja, dan Sepucuk Senpi
Pemkab Deli Serdang Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana
Atasi Banjir, PTPN-1 Regional 1 Dukung Pembangunan Dua Embung di Batang Kuis
Bupati Tata Kawasan Kumuh Deli Tua, Rumah Warga Dibedah, Sertifikat, hingga PBB Gratis
Resmi Dibuka, Lapangan Futsal dan Basket Deli Serdang Bisa Digunakan Gratis
4.259 Wajib Pajak Nikmati BPHTB Gratis, PBB Gratis Jadi Prioritas APBD Deli Serdang 2027
Pemkab Deli Serdang Siapkan 50 Ribu Lampu Jalan Skema KPBU, Target Mulai Juli 2027
Kota Tanjungbalai Raih Juara Umum IV Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:32 WIB

Kejari Sergai Musnahkan 217 Gram Sabu, Hampir 6 Kg Ganja, dan Sepucuk Senpi

Rabu, 18 November 2026 - 21:31 WIB

Pemkab Deli Serdang Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

PTPN1 Regional 1 Luruskan Status Lahan Eks Gudang di Limau Manis

Rabu, 18 November 2026 - 21:25 WIB

Bupati Tata Kawasan Kumuh Deli Tua, Rumah Warga Dibedah, Sertifikat, hingga PBB Gratis

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Resmi Dibuka, Lapangan Futsal dan Basket Deli Serdang Bisa Digunakan Gratis

Berita Terbaru