MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID -Organisasi masyarakat adat Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang disebut akan dilakukan Kementerian Kehutanan atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
HBB menilai audit tersebut hanya akan mengulur waktu dan memperpanjang penderitaan rakyat Tapanuli yang selama ini terdampak kerusakan lingkungan.
Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, mengatakan, kerusakan lingkungan dan bencana yang menimpa masyarakat Tapanuli akibat operasional PT TPL merupakan fakta nyata yang tidak bisa dibantah.
“Penderitaan rakyat Tapanuli akibat rusaknya lingkungan oleh PT TPL sudah nyata dan tidak bisa dibantah di mana pun. Alam sudah mengaudit, dan hasilnya jelas,” tegas Lamsiang dalam keterangan tertulisnya yang diterima medanbisnisdaily.com, Selasa (16/12)..
Menurut praktisi hukum tersebut, audit yang dilakukan manusia sangat berpotensi dimanipulasi melalui rekayasa data. Sebaliknya, audit alam tidak bisa dibohongi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk banjir, longsor, dan rusaknya ekosistem.
Kalau audit manusia bisa diakal-akali. Tapi audit alam tidak bisa bohong. Alam sudah berbicara dengan jelas,” ujarnya.
Lamsiang menambahkan, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah cukup menjadi dasar kuat untuk menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan PT TPL, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) dan kawasan Danau Toba. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk melakukan audit tambahan.
“Data BNPB sudah jelas, kerusakan sudah nyata. Tidak perlu lagi audit-audit yang justru mengaburkan persoalan,” katanya.
Penulis : Yuli
