Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik Penyidikan

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Kasus dugaan korupsi ganti rugi pembangunan rel kereta api (KA) Rantau Prapat Labuhanbatu–Kota Pinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017–2022 yang dikerjakan Balai Perkeretaapian Kelas I Medan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Peningkatan tahapan penanganan perkara tersebut dilakukan setelah tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menerima Surat Perintah Penyidikan Kajati Sumut No. Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tanggal 8 September 2026.

Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Sumut, Johnny William Pardede, membenarkan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan (penyidikan umum).

Baca Juga :  RCW Desak Kajati Sumut Tingkatkan Penyelidikan Kasus Dana Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Medan ke Penyidikan

Johnny menjelaskan, peningkatan status penanganan tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim penyelidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dan melakukan klarifikasi permintaan keterangan terhadap puluhan orang yang selanjutnya dilakukan gelar perkara di hadapan Kajati Sumut.

“Berdasarkan hasil paparan tim penyelidik, ditemukan fakta sementara bahwa pada proses pembayaran ganti rugi lahan senilai puluhan miliar rupiah kepada masyarakat pemilik lahan untuk keperluan pengadaan tanah tersebut diduga terjadi permasalahan. Ada penerima ganti rugi dan besaran luasan lahan yang diganti rugikan tidak sesuai fakta di lapangan yang kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :  Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan kota Medan akan Dibuka Kembali Oleh Kejari Medan

Ia pun menyampaikan, tim penyidik terus bekerja melanjutkan penyidikan hingga nantinya menetapkan kerugian keuangan negara dan menetapkan tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Setelah status penanganan perkaranya dinaikkan, tim penyidik akan terus bekerja untuk mengungkap dan menemukan bukti-bukti hukum sehingga dapat segera ditetapkan tersangka maupun nominal kerugian keuangan negaranya,” ucapnya.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok
Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal
Kadiskanla Langkat Di Laporkan terkait Setor Fee Proyek ke Kontraktor
Hakim Vonis Bebas Guru Terakiat Kasus Korupsi Dana BOS
PH Mantan Kadinsos Samosir Akan Lapor JPU Dalam Kasus Korupsi Bantuan Banjir
Banding, Mantan Kades Serapuh Asli Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Kejatisu Tidak Laksanakan Upaya Hukum Atas Vonis Bebas Korupsi Citraland
KPK Terus Kembangkan Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sinyal Tersangka Baru Menguat
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:29 WIB

Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok

Selasa, 17 November 2026 - 13:59 WIB

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal

Selasa, 17 November 2026 - 13:57 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 - 13:44 WIB

Kadiskanla Langkat Di Laporkan terkait Setor Fee Proyek ke Kontraktor

Selasa, 17 November 2026 - 13:42 WIB

Hakim Vonis Bebas Guru Terakiat Kasus Korupsi Dana BOS

Berita Terbaru