Kejatisu Tidak Laksanakan Upaya Hukum Atas Vonis Bebas Korupsi Citraland

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 20:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan tak ada upaya hukum atas vonis bebas terhadap empat terdakwa korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara l (PTPN I) Regional I untuk dibangun menjadi perumahan Citraland seluas 8.077 hektare.

Adapun keempat terdakwa di antaranya ialah Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kakan BPN Deli Serdang, Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II, dan Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya sempat mengajukan banding. Namun upaya hukum tersebut kandas setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menetapakan pengajuan banding JPU tak memenuhi syarat formal.

Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima penetapan dari PN Medan terkait berkas pengajuan banding dari JPU yang tidak memenuhi syarat formal tersebut.

Baca Juga :  Mantan Kadis Sosial Dituntut 4 Tahun Penjara, Korupsi Bantuan Banjir Samosir

“Iya, itu pengajuan banding JPU, kan, ditolak sama PN Medan. Sudah enggak ada lagi upaya hukum (baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK)),” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Tidak ada upaya hukum apa pun setelah vonis bebas berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.

Rizaldi mengatakan, saat ini JPU tengah membuat surat untuk diajukan kepada PN Medan guna meminta kejelasan soal uang Rp263,4 miliar yang sempat disita dari anak usaha PT Ciputra Land, yakni PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yang merupakan anak usaha PTPN I Regional I.

Dengan rincian, sebesar Rp150 miliar disita pihak kejaksaan dari PT DMKR pada Rabu (22/10/2025) dan sebesar Rp113,4 disita dari PT NDP pada Selasa (25/11/2025).

Baca Juga :  Sidang Tuntutan Korupsi Eks Ketua KPU Tanjungbalai Ditunda

“Nah, ini tim JPU lagi buat surat untuk PN Medan soal barang bukti uang yang telah disita itu, kan, enggak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi, tim JPU mau bersurat ke PN Medan guna memastikan apakah uang itu dikembalikan atau bagaimana,” tutur Rizaldi.

Sebelumnya, PN Medan menetapkan pengajuan banding JPU tidak memenuhi syarat formal, sehingga berkas banding tak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dengan demikian, empat terdakwa dalam kasus yang disebut merugikan keuangan negara mencapai Rp263,4 miliar ini tetap divonis bebas. Vonis bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Tipikor pada PN Medan diketuai Muhammad Kasim yang dibacakan pada Rabu (3/6/2026) lalu.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok
Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal
Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik Penyidikan
Kadiskanla Langkat Di Laporkan terkait Setor Fee Proyek ke Kontraktor
Hakim Vonis Bebas Guru Terakiat Kasus Korupsi Dana BOS
PH Mantan Kadinsos Samosir Akan Lapor JPU Dalam Kasus Korupsi Bantuan Banjir
Banding, Mantan Kades Serapuh Asli Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
KPK Terus Kembangkan Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sinyal Tersangka Baru Menguat
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:29 WIB

Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok

Selasa, 17 November 2026 - 13:59 WIB

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal

Selasa, 17 November 2026 - 13:57 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 - 13:44 WIB

Kadiskanla Langkat Di Laporkan terkait Setor Fee Proyek ke Kontraktor

Selasa, 17 November 2026 - 13:42 WIB

Hakim Vonis Bebas Guru Terakiat Kasus Korupsi Dana BOS

Berita Terbaru