MEDAN, SSOL.ID – Dugaan praktik mafia tanah yang menyasar aset negara milik PTPN 1 Regional 1 di kawasan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara mulai terungkap. Oknum Ketua organisasi masyarakat (ormas), GS, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polrestabes Medan terkait dugaan penipuan dan penggelapan lahan seluas 25 hektare yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif.
Dalam kasus yang dilaporkan sejak Oktober 2025 tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp 4,9 miliar. Lahan yang diduga diperjualbelikan itu merupakan aset negara milik PTPN 1 Regional 1 (sebelumnya PTPN 2) dengan status HGU aktif hingga 2028.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026), mengatakan GS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polda Sumut sejak 30 Oktober 2026. Sementara itu, dua orang lainnya berinisial OB dan WS masih dalam pengejaran.
“Korban telah menyerahkan uang sebesar Rp 4,9 miliar melalui 16 tahapan pembayaran kepada tiga orang terlapor. Dari jumlah tersebut, GS menerima Rp 4,25 miliar melalui 14 tahapan pembayaran,” ungkapnya.
Calvijn menjelaskan, penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada 6 November 2026. Untuk melengkapi alat bukti dan menindaklanjuti petunjuk penyidikan, tim kemudian melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang diduga berkaitan dengan tersangka GS di kawasan Jermal.
Dari penggeledahan di lokasi pertama, yakni sebuah rumah singgah yang beberapa kali ditempati GS, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Di antaranya alat isap sabu atau bong di kamar karaoke kedap suara di lantai atas serta bong lainnya di bagian belakang rumah. Petugas juga menemukan buku catatan transaksi narkoba yang memuat sejumlah nama dan kini masih didalami penyidik.
Selain itu, polisi mengamankan dua orang dari lokasi tersebut. Sementara dua orang lainnya melarikan diri melalui pintu belakang yang tersamarkan di area dapur dan terhubung dengan lahan kosong.
Hasil pemeriksaan urine terhadap dua orang yang diamankan menunjukkan kandungan metamfetamin dan THC. Keduanya telah menjalani rehabilitasi.
Sementara itu, hasil tes urine terhadap GS juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin, amfetamin, THC, benzodiazepin (benzo), dan etomidate.
Penggeledahan berlanjut ke lokasi kedua yang merupakan posko GS. Saat petugas masuk, sejumlah orang di lokasi tersebut berlarian. Polisi menemukan alat isap sabu di pos penjagaan serta dua butir pil yang diduga Happy Five di sebuah kamar pribadi.
Dari lokasi kedua, petugas juga menemukan akses yang terhubung langsung dengan sebuah rumah lainnya. Di lokasi ketiga tersebut, polisi menemukan sejumlah sepeda motor yang kini masih diperiksa untuk memastikan asal-usul dan kaitannya dengan perkara.
“Kami sedang memadukan barang bukti, buku catatan transaksi, dua telepon genggam, serta rekaman CCTV di lokasi. Kami ingin membuat kasus ini terang-benderang, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain,” katanya.
Calvijn menegaskan, pengungkapan kasus mafia tanah tersebut juga membuka temuan dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sejumlah lokasi penggeledahan. Namun, keterkaitan temuan narkoba dengan jaringan yang lebih luas masih dalam penyelidikan.
Ia juga menyebut kawasan Jermal selama ini menjadi perhatian kepolisian karena sebelumnya banyak ditemukan barak narkoba dan aktivitas yang menghambat penindakan petugas.
Melalui penindakan berulang, pembongkaran barak narkoba, serta pendekatan humanis kepada masyarakat, kondisi kawasan tersebut diklaim mulai berubah. Bahkan, akses petugas kini lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.
“Kami akan terus mendalami kawasan ini. Penanganannya tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pendekatan kepada masyarakat agar kawasan tersebut benar-benar menjadi lingkungan yang aman dan bebas narkoba,” ujarnya.
Sementara itu, Head PMO PTPN 1 Regional 1, Rahmad, mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap dugaan mafia tanah yang berkaitan dengan aset perusahaan negara tersebut.
Pihak PTPN membenarkan telah dimintai keterangan oleh penyidik terkait dugaan transaksi jual beli lahan seluas 25 hektare di kawasan Sei Rampah yang beririsan dengan Sertifikat HGU Nomor 104 Bandar Khalifah.
Menurut pihak perusahaan, status HGU tersebut masih aktif. Namun, lahan itu diduga telah diperjualbelikan oleh GS kepada sejumlah pihak.
“Ini merupakan aset milik negara. Kami mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap dugaan mafia tanah yang berkaitan dengan aset PTPN 1 Regional 1,” ungkap perwakilan perusahaan.
Berdasarkan keterangan PTPN, kawasan tersebut mulai menjadi areal garapan warga sekitar 2010 hingga 2012. Saat ini, di atas lahan terlihat tanaman palawija dan sejumlah bangunan rumah.
Polisi memastikan penyidikan kasus mafia tanah tersebut masih terus dikembangkan, termasuk menelusuri keberadaan dua terlapor lainnya serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Rahmad menambahkan, lahan tersebut mulai digarap sekitar 2010, tetapi hingga kini status HGU-nya masih aktif.
Penulis : Yuli
