DELI SERDANG, SSOL.ID – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung perluasan akses listrik, termasuk penambahan sambungan bagi 105 rumah di 5 Desa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
Namun, kejelasan status lahan harus menjadi perhatian bersama.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (07/10/2026).
Ia menegaskan, perluasan jaringan listrik harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian status lahan, khususnya di sejumlah kawasan Eks Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Deli Serdang.
Menurutnya, kemudahan sambungan listrik jangan sampai justru menimbulkan persoalan pertanahan dan konflik di kemudian hari.
“Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan,” ujar Bupati saat mengikuti Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (07/10/2026).
Ia juga menyoroti masih banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas di pinggir jalan dan telah mendapatkan sambungan listrik, meski lokasinya belum sesuai dengan penataan kawasan.
Kondisi tersebut perlu dibenahi agar sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong penataan lingkungan secara menyeluruh.
“UMKM tetap harus kita dukung. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu, ia turut meminta kualitas layanan bagi pelanggan resmi menjadi perhatian.
Saat ini, lanjutnya, masih ada wilayah yang mengalami listrik padam berulang, sementara aktivitas di pinggir jalan justru dapat menggunakan listrik dengan lancar.
“Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan,” tegasnya.
Menurut Bupati, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi kebutuhan penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan akses harus diikuti layanan yang andal serta penggunaan listrik yang tertib dan resmi.
Pandangan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian ESDM dan PLN dalam menuntaskan program Lisdes hingga mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen. Saat ini RE Sumut telah mencapai 99,86 persen dengan target 100 persen pada 2029.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan akses listrik berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumatera Utara dan forum coaching clinic dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kendala perizinan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Strateginya meliputi perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual.
“Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal,” terang Andriah.
Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) agar pembangunan jaringan tidak terkendala persoalan lahan.
Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut, Rizky Mochamad, memastikan PLN siap mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah jaringan yang terbangun, tetapi dari masyarakat yang benar-benar menikmati manfaatnya.
“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya,” pungkas Rizky. (*)
Penulis : Yuli
