TANJUNG BALAI, SSOL.ID – Dalam sebuah gerak publik yang sarat pesan politik sosial, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Tanjungbalai memilih mengubah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pesta rakyat yang menyentuh ruang publik. Minggu (16/8/26)
Alih-alih seremoni formal, kegiatan dua hari yang digelar 15–16 Agustus 2026 di halaman kantor DPC PWRI Jalan AR. Hakim No. 18 itu menegaskan peran wartawan sebagai bagian dari masyarakat, sekaligus agen penguatan solidaritas lokal.
Dipimpin Ketua DPC PWRI Yusman dan didampingi Pembina Bambang Harianto, SH., MH., puluhan wartawan bergabung dengan warga setempat mengikuti serangkaian lomba rakyat klasik: mencabut koin dengan mulut, memasukkan air ke botol dengan mata tertutup, makan biskuit tanpa tangan, joget rebut kursi, tarik tambang, hingga memasukkan pipet lewat hidung tanpa bantuan tangan.
Gelak tawa dan canda menjadi nyaring; anak-anak, pemuda, dan warga dewasa tanpa sekat bersanding dengan insan pers.
“Kami ingin menunjukkan bahwa wartawan bukan entitas terpisah dari rakyat. Kami hadir, berbaur, dan merajut kembali hubungan sosial yang terkikis oleh jarak profesi dan masyarakat,” kata Yusman kepada wartawan, menegaskan agenda sosial-ekologis di balik kesederhanaan acara.
Kegiatan tersebut, meski sederhana mengandung pesan strategis. Di tengah iklim publik yang kerap memisahkan peran media dari komunitas lokal, aksi PWRI Tanjung Balai menghadirkan model alternatif.
Wartawan yang aktif dalam pembangunan sosial, membina kepercayaan dan komunikasi langsung dengan konstituennya, bukan sekadar peliput yang menonton dari luar. Langkah ini berpotensi memperkuat legitimasi pers lokal, terutama menjelang dinamika politik dan kebijakan daerah yang membutuhkan dukungan publik.
Pengurus DPC berharap momentum ini tidak berhenti pada perayaan tahunan.
“Ini upaya jangka panjang untuk memupuk kekompakan dan rasa persaudaraan antara insan pers dan warga Tanjungbalai,” ujar Bambang Harianto.
Pengamat media lokal menilai tindakan semacam ini relevan untuk menepis stigma ketidakpedulian pers terhadap masalah rakyat. Namun mereka juga mengingatkan agar penyelenggaraan yang bersifat “hibrida” sosial dan jurnalistik, tetap menjaga independensi pemberitaan, menghindari politisasi acara, dan memastikan transparansi jika ada dukungan dana atau patronase.
Seiring tawa dan lomba yang berlangsung, DPC PWRI Tanjungbalai menegaskan pesan kunci: perayaan kemerdekaan bisa menjadi ruang rekonstruksi sosial membangun kembali jaringan solidaritas yang menjadi fondasi demokrasi di tingkat lokal. (*)
Penulis : Herman Can
