MEDAN, SSOL.ID– Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp592 miliar dan tidak optimalnya belanja daerah diakibatkan oleh efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam rapat paripurna dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda LPJ APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di gedung dewan, Senin (22/6).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Medan.
“SiLPA mencerminkan capaian kinerja pendapatan daerah yang semakin optimal sehingga realisasi pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. Di sisi lain, juga dipengaruhi realisasi belanja daerah yang harus tetap dikelola secara efektif untuk menjamin program pembangunan yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Soal banyaknya infrastruktur rusak di tengah tingginya SiLPA, Rico mengaku Pemko Medan tetap berupaya maksimal dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur dengan melakukan penanganan berbasis skala prioritas.
“Begitu juga dengan aset Pemko Medan, akan kami data dan evaluasi lagi soal nilai sewa maupun kebijakan yang diambil dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah. Secepatnya kita inventarisasi semuanya,” ujarnya.
Mengenai menurunnya realisasi belanja daerah tahun 2025, politikus NasDem itu menyebut kondisi tersebut disebabkan efisiensi anggaran, penyesuaian kebutuhan di lapangan, kendala teknis pada proses pengadaan, permasalahan pembebasan tanah, serta perubahan kebijakan.
“Adanya efisiensi atau penghematan anggaran sehingga penyerapan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Namun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tetap dilakukan dengan mengutamakan aspek skala prioritas dan respons cepat. Untuk banjir, kami akan memaksimalkan fungsi kolam retensi,” ucapnya.
Dijelaskannya, Pemko Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Untuk pemasangan LPJU baru, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Medan telah menganggarkan seribu titik LPJU baru yang akan dipasang di berbagai lokasi di seluruh wilayah Kota Medan, khususnya di kawasan yang selama ini belum terpasang LPJU,” jelasnya.
Terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik, Rico berjanji aspirasi masyarakat akan disampaikan hingga mendapatkan tindak lanjut.
“Sangat kita sayangkan pemadaman listrik ini. Masyarakat terdampak dan mengalami kerugian. Akan kita sampaikan kepada PT PLN agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tutupnya.
Penulis : Indah
