PEMATANG SIANTAR, SUARASUMUTONLINE.ID – Sekelompok mahasiswa dari Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan, Kamis (7/5). Mereka menuntut pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di daerah
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah poin tuntutan yang dinilai menjadi persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, terkhusus di Kota Pematangsiantar.
Koordinator aksi Rado, mengatakan alokasi anggaran pendidikan yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN dinilai belum berjalan efektif di lapangan. Menurut mereka, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran, melainkan efisiensi penggunaan serta lemahnya tata kelola kebijakan pendidikan.
“Anggaran besar tidak akan berdampak jika pengelolaannya tidak transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti masih tingginya ketimpangan akses pendidikan. Mahasiswa menilai faktor ekonomi, kondisi geografis, dan latar belakang sosial masih menjadi penghambat bagi banyak pelajar untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya di daerah pinggiran.
Dalam orasinya, mahasiswa turut mengkritik fenomena komersialisasi pendidikan yang dianggap semakin menggeser fungsi pendidikan sebagai hak publik menjadi layanan yang sulit dijangkau masyarakat kecil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menegaskan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mereka meminta pemerintah lebih serius memperkuat kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Isu transparansi bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menjadi sorotan. Massa aksi menilai masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan akibat lemahnya sistem data dan verifikasi penerima.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Mereka menilai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik memiliki hubungan erat dengan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Dengan adanya aksi ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Risbon Sinaga, meminta waktu untuk menjawab tuntutan dari massa dan akan berdialog kembali dengan Kadis Pendidikan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menjawab tuntutan massa,” ujar Risbon.
Dari hasil kesepakatan, mahasiswa yang berunjuk rasa sepakat akan kembali berdialog pada Senin depan. Hal ini disetujui oleh Dinas Pendidikan.
Penulis : Yuli
