JAKARTA, SSOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Pengembangan tersebut ditandai dengan penggeledahan di enam lokasi selama dua hari, pada 9-10 November 2026. Langkah ini menguatkan sinyal bakal ada penetapan tersangka baru dalam perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, lokasi yang digeledah terdiri atas Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Selain itu, penyidik juga menggeledah dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut. 7001
Berawal dari OTT Juni 2025
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan OTT pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang. 7001
Delapan Tersangka Tambahan
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut. Kemudian, pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.
Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP. Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.
Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM. 7001
Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE yang tidak memenuhi panggilan penyidik.
Dengan terus dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan saksi, KPK membuka peluang adanya tersangka baru lainnya dalam pengembangan perkara senilai Rp 231,8 miliar tersebut.
Hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi nama tersangka baru. KPK menyatakan masih mendalami alat bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan.
Editor : B. Nasution
Sumber Berita: Antara.News










